Jakarta, 8 Oktober 2025 — Ribuan warga memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, tampak dari kehadiran berbagai lapisan rakyat dari seluruh penjuru Jabodetabek. Namun, di tengah euforia perayaan ini, muncul narasi dari sejumlah media asing yang dinilai tidak akurat dan cenderung menyesatkan. Beberapa pemberitaan internasional menyoroti acara tersebut dengan sudut pandang negatif, menyebut adanya “militerisasi ruang publik” dan “ketidaksiapan aparat.”
Narasi tersebut ditanggapi dingin oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta melalui ketuanya, Dedi Siregar.
“Apa yang kami lihat di lapangan justru sangat berbeda dengan pemberitaan yang beredar di luar. Kami menyaksikan suasana yang sangat meriah serta penuh semangat nasionalisme. Segelintir media asing yang memberitakan HUT TNI di Monas dengan narasi menyesatkan jelas tidak melihat kenyataan. Mereka tidak tahu apa-apa soal semangat rakyat Indonesia,” ujar Dedi Siregar.
Dedi menilai, propaganda media asing merupakan upaya pihak luar untuk memengaruhi opini publik, mengubah persepsi, dan memanipulasi informasi demi mencapai tujuan politik, ekonomi, atau militer tertentu. Propaganda semacam ini disebarkan melalui berbagai saluran — mulai dari surat kabar, televisi, radio, hingga media sosial dan platform daring lainnya. Tujuannya, menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial dalam negeri, memengaruhi hasil pemilihan umum, memperkuat narasi politik tertentu, bahkan mendukung agenda geopolitik negara pengirim propaganda.
Ketua PW GPA DKI itu mengkritik sejumlah media asing yang dinilainya tidak adil dalam memberitakan parade HUT TNI ke-80 di Monas. Media-media tersebut, katanya, menyoroti adanya “lemahnya koordinasi di lapangan,” padahal hal itu tidak berdasar.
“Kami angkat bicara karena informasi dan pemberitaan yang disampaikan cenderung menyudutkan. Apalagi framing yang dibangun seolah-olah TNI lemah, padahal TNI adalah alat pertahanan negara yang kokoh dan profesional,” tegasnya.
Dedi menambahkan, media asing kerap hanya menyoroti sisi buruk Indonesia tanpa memberi ruang bagi kabar baik atau pencapaian positif. Pemberitaan mereka tidak berimbang dan cenderung melakukan framing negatif terhadap kondisi nasional. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Ia pun menyerukan agar Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah tegas terhadap media asing yang melakukan peliputan secara tidak proporsional dan merugikan bangsa.
“Kami mengecam keras narasi dan pemberitaan media asing yang menuding pelaksanaan dan koordinasi HUT TNI ke-80 di lapangan lemah. Berita itu sangat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kami menilai, mereka sengaja merekayasa informasi untuk menyesatkan publik. Media seharusnya menyampaikan fakta, bukan menebar kepentingan negara asing yang ingin merusak citra TNI,” pungkas Dedi.
Padahal, faktanya di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Koordinasi teknis dalam penyelenggaraan HUT TNI ke-80 berlangsung matang dan tertib. Tak ada miskomunikasi, dan semua berjalan dengan baik. Masyarakat pun tetap menunjukkan dukungan dan rasa hormat yang tinggi kepada TNI sebagai garda pertahanan negara.
PW GPA DKI menilai, narasi-narasi yang disorot beberapa media asing tersebut tidak akan memengaruhi semangat dan persepsi rakyat terhadap institusi TNI.
“TNI milik rakyat, bekerja untuk rakyat. HUT TNI bukan sekadar seremonial, melainkan cerminan kekuatan, pengabdian, dan kedekatan militer dengan masyarakat,” tutup Dedi Siregar. (*)
