Jakarta, 12 November 2025 – Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membahas Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, diwarnai interupsi keras dari Anggota Komisi C Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak. Interupsi tersebut menyoroti pemotongan anggaran pangan bersubsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) hingga mencapai Rp300 miliar.
Josephine membantah klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menyatakan bahwa pemotongan dilakukan akibat rendahnya minat masyarakat terhadap item pangan bersubsidi, seperti susu dan daging. Menurutnya, hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV DKI justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu,” ujar Josephine.
Faktanya, yang justru terjadi adalah sulitnya akses untuk memperoleh bantuan pangan murah bersubsidi. Josephine menyayangkan bahwa anggaran yang semula Rp1,02 triliun turun menjadi Rp655 miliar dengan alasan yang menyudutkan masyarakat. “Yang tidak dimengerti mereka (masyarakat) adalah mengakses pangan murah ini, yang tidak didapat sampai detik ini dengan mudah. Itu yang terjadi di lapangan. Bukan dalam rangka pengurangannya karena tidak menyukai pangan yang diberikan yaitu, susu dan daging,” tutur legislator perempuan itu.
Lebih jauh, dalam interupsi tersebut Josephine menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. Ia mempertanyakan dasar logika pemotongan anggaran yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Sementara pos anggaran lain seperti hibah kepada organisasi, termasuk Forkopimda, yang mencapai sekitar Rp315 miliar, justru dipertahankan.
“Seperti dana hibah kepada Forkopimda dan organisasi massa yang lain, itu ada sebesar Rp315 miliar. Sedangkan dana sosial kita, itu diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar, diturunkan 300 miliar, dimasukkan ke sini (organisasi massa). Bagi saya ini tidak masuk akal,” ujar Josephine.
Josephine menekankan, seharusnya anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan bersubsidi, justru diperkuat. “Alokasi APBD harus lebih diseriuskan pada bidang sosial,” tutupnya.
Interupsi ini merupakan upaya korektif terhadap APBD DKI Jakarta agar berpihak kepada kelompok rentan. Perlu ada pengkajian ulang dan evaluasi sistem distribusi pangan alih-alih, memotong anggaran yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. (*)
