PEKANBARU, – Isu adanya rencana deklarasi Riau Merdeka kembali mencuat dan memicu polemik di tengah masyarakat. Sebagaimana berita beredar, mantan anggota BIN Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra dalam podcast di akun YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (7/8/2025), menyebut adanya rapat tertutup pendukung Jokowi membahas gerakan separatis tersebut.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa isu Riau Merdeka yang sempat mencuat di media sosial merupakan gerakan lama yang tidak ada lagi hingga sekarang. Menurutnya, kondisi di Riau saat ini kondusif dan masyarakat tetap fokus pada pembangunan daerah.
“Riau Merdeka saya rasa ya itu wacana lama ya, artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem aja, biasa-biasa saja, tidak ada gerakan itu,” kata gubernur, Kamis (14/08/2025).
Ia mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi isu tersebut. Gubernur Abdul Wahid menjelaskan, membesar-besarkan wacana semacam itu justru berpotensi mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan.
“Ya, jangan terlalu di-framing soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia, Riau tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu itu hoaks dan tidak berdasar,” tegas Abdul Wahid beberapa waktu lalu.
Gubri Abdul Wahid menilai, yang lebih tepat untuk diperjuangkan adalah status Daerah Istimewa Riau (DIR), sebagaimana yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Status tersebut dapat memberikan keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk dalam sektor budaya, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Wacana DIR lebih realistis karena tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memberi ruang khusus bagi kearifan lokal dan kebutuhan daerah. Ia menambahkan, status tersebut akan memperkuat Riau sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera.
“Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewa kan seperti Jogja dan Aceh,” tutup Gubernur Riau.
Sementara itu, Plt Wakil Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Riau, Fadila Saputra, menegaskan bahwa isu Riau Merdeka dapat merusak persatuan di Bumi Lancang Kuning. Provinsi Riau adalah negeri yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan.
“Banyak Pejuang NKRI di Riau yang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan. Pejuang NKRI mengorbankan seluruh harta, benda, bahkan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan dirusak jerih payah pengorbanan para pejuang di Riau dengan isu yang tidak benar,” tegas putera pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini.
Dikatakannya lagi, dirinya sangat mendukung rekomendasi LAMR untuk pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) guna pelestarian adat dan budaya Melayu. Apalagi perjuangan dan kecintaan kerajaan di Riau seperti Kerajaan Siak dan Indragiri yang ikhlas bersedia bergabung dengan NKRI dan menyerahkan kekuasaannya untuk Indonesia Merdeka dan berdaulat.
“Kita menilai yang harus diperjuangkan adalah pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR), dengan tujuan pelestarian adat dan budaya Melayu yang lebih kuat untuk kesejahteraan masyarakat Riau,” ujar cicit Panglima Perang (Hulubalang) Kerajaan Siak Sri Indrapura dari suku Bentan ini.
Diitambahkannya, saat ini kita harus mendorong agar pemerintah provinsi Riau membangun Riau lebih baik lagi. Semua pihak harus mendukung Gubernur Riau dalam upaya merebut anggaran di pemerintah pusat.
“Kedepannya, mari kita dukung Gubernur Riau untuk merebut Dana Bagi Hasil dan pembangunan kawasan ekonomi terkait skema baru Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Riau,” ujarnya.
Kita ketahui bahwa Riau menghasilkan produk senilai Rp1.112 triliun pada 2024. Jika 10 persen saja dikembalikan ke daerah, maka Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal.
“Kita dukung Gubri Wahid untuk meminta dukungan Presiden menetapkan sejumlah wilayah sebagai free trade zone dan KEK. Beberapa daerah yang diusulkan antara lain Pulau Rangsang, Bukit Batu, Buton, dan Tenayan. Letak Riau sangat strategis, di jantung Sumatera dan dekat jalur perdagangan internasional. Kalau ini dikembangkan, akan memberi dampak ekonomi besar bagi daerah dan nasional,” tutup Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa Provinsi Riau ini.
Sumber: DPP AMI
